Implikasi dualisme ketentuan tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah menurut undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dihubungkan dengan prinsip-prinsip kepastian hukum