Emrizal mahidin tamboesai Additional Author Promotor : Dr. H. Asyhar Hidayat, SH., MH. Primary Author Promotor : Prof. Dr. Hj. Ellydar Chaidir, Sh., MH. Primary Author mixed material bibliography Bandung Universitas Islam Bandung 2014 monographic Disertasi id Indonesia

Buku Teks

xx, 381 hlm, 21 x 29,5 cm rnSistem pengelolaan dan pembagian Dana Bagi Hasil Minyak dan gas bumi oleh pemerintah pusat belum mencerminkan terlaksananya asas good governance hal ini dikarenakan baik menyangkut besaran yang dianggap kurang mencerminkan keadilan juga mengenai mekanisme pengelolaan dan perhitungan yang disinyalir tidak transparan, tidak akuntabel karena tidak melibatkan publik dan daerah penghasil sehingga menimbulkan kecurigaan dan peluang koruptif terhadap pengelolaan dan pembagian DBH Minyak dan Gas bumi. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi publik dirasakan tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi yang menyatakan bahwa data angka lifting merupakan milik Negara yang dikuasai oleh pemerintah pusat telah menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan dan pembagian DBH Minyak dan gas bumi oleh SKK Migas. rnPenelitian ini mengangkat beberapa masalah yaitu, Bagaimana Sistem Pengelolaan dan sistem Pembagian DBH minyak dan gas bumi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun2004 dan prakteknya pada daerah penghasil dan apakah sistem pengelolaan dan pembagian DBH minyak dan gas bumi antara pemerintah pusat dan daerah sudah memenuhi asas Good Governance rnMetode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan kemudian membahas tentang asas-asas hukum, sinkronisasi hukum, dan membandingkan hukum dengan permasalahan yang ada.rnSistem pengelolaan dan perhitungan cost recovery, angka lifting dan komponen komponen pengurang DBH Minyak dan gas bumi dilakukan dengan secara sepihak oleh pemerintah pusat dan SKK Migas sangat mengganggu proses penegakkan asas good governance yang mengisyaratkan keterbukaan, kebersamaan, penegakan hukum yang konsisten, keadilan dan akuntabel antara pemerinta pusat daerah dan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukannya perbaikan regulasi sistem pengelolaan dan pembagian DBH migas yang mengacu kepada terlaksananya asas good governance.rnrnrnrnKata Kunci : Dana bagi hasil minyak dan gas bumi, good governance.rn ilmu hukum 343.04 Perpustakaan Pascasarjana UNISBA Jl. Purnawarman No.59 Bandung 343.04 TAM p 14.0860 My Library (Rak 8) 343.04 TAM p cover_disertasi.jpg.jpg 11308 2015-06-25 10:25:31 2018-02-22 10:14:28 machine generated